Tugas Tulisan Bahasa Indonesia 2 (7)

Indonesia kebanjiran barang impor akibat dampak kesepakatan WTO

Reporter : Idris Rusadi Putra 

Merdeka.com - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menolak dan mengajak masyarakat untuk menentang keputusan KTM WTO IX di Bali baru-baru ini. Menurut Henry, kesepakatan WTO hanya membawa dampak buruk untuk Indonesia salah satunya adalah membanjirnya impor pangan. Keputusan di Bali tidak memberikan batasan impor yang jelas.

"Masyarakat tidak punya kedaulatan lagi menahan derasnya impor pangan dari luar. Eropa impor susu semakin besar yang sekarang masih kecil, gandum sudah pasti, daging semakin luas. Swasembada sapi itu mimpi di siang bolong," kata Henry dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Senin (9/11).

Membanjirnya impor pangan ini terindikasi dari hasil perjanjian Trade Facilitation yang dinilai mengakomodosi semua keinginan negara industri mendapatkan kemudahan akses impor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominya.

"Trade Facilitation menyepakati penghapusan hambatan dalam aturan kepabeanan sehingga mempercepat arus barang impor sampai di tangan konsumen dengan lebih murah. Tindakan ini bisa membuat industri dalam negeri sekarat dan memperluas bangkrutnya sektor ekonomi rakyat," tegasnya.

Dengan kebijakan ini dinilai akan mematikan para petani di Indonesia. Bahkan Henry menyebut dalam beberapa tahun ke depan masyarakat Indonesia tidak akan lagi menikmati hasil alam bumi pertiwi.

"Misalnya kacang kedelai kita tidak akan lagi makan hasil bumi kita. 2014 akan lebih besar lagi (impor pangan)," tutupnya.

Analisis

Dengan diadakanya KTM WTO IX dibali mungkin mempunyai dampak yang positif dan negatif bagi pemerintah dan masyarakat indonesia, dari dampak positifnya mungkin bayaknya barang-barang impor yang ada di indonesia seperti bahan-bahan pangan yang bersaing dengan bahan-bahan pangan dari dalam negri dengan menjual lebih murah  itu semua dapat berdampak negatif bagi para petani bersaing dengan harga murah dan kualitas yang bagus nampaknya para petani kita tidak bisa sedangkan harga pangan diindonesia , terus melonjak naik dengan kulitas pangan yang tidak begitu bagus hal itu menyebabkan banyak masyarakat memilih bahan pangan impor sehingga banyak para petani yang mengalami kerugian . untuk itu peran pemerintah sangat penting pemerintah harus sigap untuk mencari solusi / cara bagaimana untuk mengendalikan impor yang berlebihan dan itu bisa akan menimbulkan dampak negatif bagi para petani.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/indonesia-kebanjiran-barang-impor-akibat-dampak-kesepakatan-wto.html

Tugas Tulisan Bahasa Indonesia 2 (6)

Bank Indonesia: Jelang Pemilu, harga-harga pasti naik

Reporter : Novita Intan Sari 

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) melansir survei yang mengindikasikan adanya tekanan kenaikan harga tiga bulan mendatang atau tepatnya pada Februari 2014. Kenaikan harga pada tiga bulan ke depan diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

"Kenaikan harga pada tiga bulan ke depan tersebut diperkirakan dipengaruhi kenaikan konsumsi dalam rangka persiapan Pemilu," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A. Johansyah seperti dilansir di situs resmi Bank Indonesia, Kamis (5/12).

Namun, dari hasil survei yang sama juga menunjukkan, tekanan kenaikan harga akan kembali melambat atau mereda pada enam bulan mendatang atau Mei 2014, pasca Pemilu Legislatif di April 2014.

Topik pilihan: Rupiah | Rupiah Merosot

BI juga melansir survei konsumen pada November 2013 yang menunjukkan perbaikan kondisi khususnya konsumsi rumah tangga. Ini tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 4,8 poin menjadi 114,3, lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada bulan sebelumnya sebesar 2,4 poin.

Sejumlah indikator menunjukkan konsumen semakin yakin akan kondisi ekonomi yang mulai membaik. Salah satunya dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan dan pembelian barang tahan lama menjelang Natal 2013 dan tahun baru 2014.

Analisis

BI melakukan survei konsumen melansir survei tentang kenaikan harga tiga bulan mendatang atau tepatnya pada Februari 2014. Kenaikan harga pada tiga bulan ke depan diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Itu dipengaruhi kenaikan konsumsi dalam rangka persiapan Pemilu , untuk itu masyarakat perlu mengantisipasi tentang dampak dari harga yang akan naik mulai lah mengirit pengeluaran rumah tangga .  namun semua itu akan pulih kembali pada saat enam bulan mendatang atau Mei 2014, pasca Pemilu Legislatif di April 2014.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/bank-indonesia-jelang-pemilu-harga-harga-pasti-naik.html

Tugas Tulisan Bahasa Indonesia 2 (5)

 Produk mainan China masih menjadi raja di pasar Indonesia

Reporter : Nurul Julaikah 

Merdeka.com - Produk UKM di Indonesia disebut siap menghadapi produk negara lain saat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang kecuali dari China. Sebab, produk mainan anak saat ini saja masih dikuasai oleh negara Tirai Bambu tersebut.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Wayan I Ditpa, mengatakan dalam menghadapi MEA para pelaku UKM tidak boleh panik. Perbaikan harus terus dilakukan sebelum menuju MEA 2015.

"Tentu kita harus mempersiapkan agar tidak gelagapan. Produk-produk UKM kita enggak kalah, bagus-bagus semua. Kecuali mainan, pasarnya dari China," ujar Wayan di Smesco Building, Jakarta, Rabu (11/12).

Menurutnya, daya saing produk Indonesia sebetulnya tidak kalah. Terbukti, saat membawa produk UKM di Malaysia, tanggapan warga negeri Jiran itu sangat baik.

Dia mencontohkan, tempat tisu hasil kerajinan dari UKM asal Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp 5 ribu, kemudian dijual di Malaysia dengan harga USD 25 atau setara Rp 301.204.

"Produk kita enggak kalah besar. Problemnya UKM tidak bisa memproduksi yang masif," jelasnya.

Pemerintah meminta peran lebih dari BI untuk membantu dan mendorong perbankan nasional mau membiayai produksi pengusaha UMKM. Bantuan dari perbankan diyakini mampu membuat pengusaha lokal menjadi raja di pasar negeri sendiri.

"Pasar domestik kita saja, 40 persen dari pasar ASEAN. Ini sudah luar biasa. UKM bisa meraja di situ jangan sampai dikuasai asing," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen untuk terus membantu pengusaha UMKM memasarkan produknya keluar negeri.

Analisis

Peran pemerintah untuk hal ini sangat penting , karena pemerintah harus membantu para pengusaha UMKM dalam memasarkan produknya ke luar negri karena produk dari indonesia tidak kalah dengan dengan produk-produk yang lain  tetapi untuk produk mainan indonesia  masih tidak bisa terlepas dari negara cina  Sebab, produk mainan anak saat ini saja masih dikuasai oleh negara Tirai Bambu tersebut. untuk itu Pemerintah meminta peran lebih dari BI untuk membantu dan mendorong perbankan nasional mau membiayai produksi pengusaha UMKM. Bantuan dari perbankan diyakini mampu membuat pengusaha lokal menjadi raja di pasar negeri sendiri.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/produk-mainan-china-masih-menjadi-raja-di-pasar-indonesia.html

Tugas Tulisan Bahasa Indonesia 2 (4)

Kebijakan ekonomi Indonesia terlalu bertumpu pada anggaran

Reporter : Ardyan Mohamad 

Merdeka.com - Pemerintah telah melansir paket kebijakan ekonomi jilid II. Bagi ekonom, dua program anyar yang diumumkan Kementerian Keuangan kemarin terlalu mengandalkan insentif fiskal. Padahal, persoalan defisit neraca pembayaran dan perdagangan yang menggerogoti perekonomian Indonesia seharusnya juga tanggung jawab kementerian teknis.

Respon pasar juga negatif karena melihat hanya sebagian kementerian bidang perekonomian, khususnya Kementerian Keuangan, yang serius mengatasi gejolak defisit yang terjadi sejak Juli lalu.

"Saya lihat kebijakan fiskal sudah cukup maju, tapi tidak diimbangi oleh kementerian lain. Saya kira investor melihat ada ketimpangan di situ, ketimpangan kinerja dari tiap kementerian," ujar ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12).

Persoalan besar yang musti dihadapi adalah derasnya arus barang impor. Padahal, sebagian produk tersebut masuk kategori pangan. Prasetyantoko menilai Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian tak pernah padu dalam mengatasi persoalan impor tersebut.

Dari sisi peningkatan ekspor, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga belum terlihat merumuskan langkah yang konkret untuk meningkatkan serapan produk Indonesia di pasar luar negeri.

"Harusnya yang bergerak cepat selain kemenkeu paling tidak tiga kementerian tadi, perindustrian, perdagangan dan pertanian" tandasnya.

Apalagi dua kebijakan yang paling baru, yakni penaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang impor dan kemudahan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), hanya mengandalkan insentif fiskal. Supaya sektor riil benar-benar bergerak, kementerian teknis harus merumuskan kebijakan mendukung paket dari kemenkeu tersebut.

"Jadi, kementerian lain harus menindaklanjuti beberapa kebijakan yang kemarin dilenturkan, terutama yang KITE itu dalam rangka meningkatkan ekspor," kata Prasetyantoko.

Penaikan PPh pasal 22 untuk barang impor tertentu, dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen dan KITE adalah paket lanjutan setelah 4 program lain dilansir pada 24 Agustus lalu. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dua kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai awal tahun depan.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, bila dibutuhkan, maka bisa saja dikeluarkan fasilitas ekonomi lainnya. Sekarang saja, masih ada paket kebijakan fiskal lain yang akan dikeluarkan, yakni penaikan PPnBM mobil mewah.

"Seperti orang minum obat, kita lihat kebijakan yang sudah kita keluarkan efektif atau enggak. Jadi sambil berjalan, sambil mereview. Kita lihat perlu diperpanjang atau tidak, atau malah perlu ditambah," tandasnya.

Analisis

Pemerintah harus berkerja keras mengupayakan agar kebijakan ekonomi di indonesia tidak terlalu bertumpu pada anggaran saja,  menteri keuangan serius mengatasi masalah defisit karana banyaknya barang impor yang masuk ke indonesia Padahal, sebagian produk tersebut masuk kategori pangan. Ini juga menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang tak pernah padu dalam mengatasi persoalan impor tersebut. Seharusnya untuk masalah pangan diindonesia tidak perlu mengimpor dari luar karna kita masih bisa untuk memenuhi panganuntuk masyarakat Dan juga dalam masalah ekspor,  Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga belum terlihat merumuskan langkah yang konkret untuk meningkatkan serapan produk Indonesia di pasar luar negeri. Sehingga terbentuknya dua kebijakan yang paling baru, yakni penaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang impor tertentu, dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen  dan kemudahan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), hanya mengandalkan insentif fiskal. Supaya sektor riil benar-benar bergerak, kementerian teknis harus merumuskan kebijakan mendukung paket dari kemenentrian keuangan tersebut.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/kebijakan-ekonomi-indonesia-terlalu-bertumpu-pada-anggaran.html

Tugas Tulisan Bahasa Indonesia 2 (3)

Mulai dari pulau sampai wisata alam ‘dijual’ ke asin

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Indonesia kembali 'menjual' diri akibat tak mampu mandiri. Potensi kekayaan alam Tanah Air lagi-lagi harus dibagi bersama asing. Kali ini sektor pariwisata.

Indonesia dikenal memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tiada matinya. Mulai dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau baik besar maupun kecil dengan potensi kekayaan alamnya masing-masing.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, belum lama ini, telah sepakat untuk merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata Indonesia. Rencananya, investor luar negeri bisa menanamkan modal di wahana rekreasi berbasis alam hingga 70 persen. Padahal sebelumnya hanya 49 persen. Peran masyarakat lokal semakin kerdil di sana.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri telah mengakui bahwa sektor pariwisata berada di peringkat 5 besar penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Badan Pusat Statistik (BPS), tahun lalu, mencatat pada 2011 sektor ini mampu menyumbang devisa sekitar USD 9 miliar atau setara Rp 108,4 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada 2011 sebanyak 8,53 juta orang bergerak di bidang pariwisata. Pajak tak langsung dari sektor pariwisata pada 2011 mencapai Rp 10,72 triliun.

Pihaknya mencatat, upah dari sektor pariwisata pada 2011 mencapai Rp 96,57 triliun atau naik dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 84,80 triliun. Keuntungan yang cukup besar ini membuat sektor pariwisata menjadi salah satu yang terseksi di mata investor di samping migas, batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet olahan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu , mengatakan, pemerintah menargetkan pada tahun ini jumlah penerimaan devisa mencapai USD 10,35 miliar atau setara Rp 124,6 triliun.

Peran pariwisata yang cukup signifikan membuat sejumlah kalangan menolak jika peran asing dominan di sektor ini. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengecam rencana ini melalui revisi Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Revisi ini akan mengundang investor asing menguasai pengelolaan kekayaan Kepulauan Indonesia.

Pasalnya, saat ini, sekitar 29 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sudah dikelola asing seperti Australia, Amerika Serikat, Swiss, Prancis, Brasil, Singapura dan Thailand.

"Pengelolaan pulau itu untuk usaha pariwisata, perikanan, hingga penampungan limbah. Kedaulatan terkoyak dan cadangan pangan pun terancam," ujar Dewan Pembina KNTI, M Riza Damanik, melalui keterangan tertulis, Jakarta.

Untuk itu, wakil-wakil nelayan tradisional, petambak, gerakan sosial dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam KNTI meminta DPR RI menunda pengesahan RUU revisi UU nomor 27 Tahun 2007. DPR harus memastikan pemulihan hak-hak nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan adat, serta membatalkan keterlibatan asing dalam pengusahaan perairan pesisir Indonesia.

Selain itu, Presiden SBY turut harus melunasi kewajibannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Skala Kecil.

Analisis

Pemerintah tidak seharusnya melakukan hal tersebut melakukan merevisi aturan dengan memperbesar peranan asing di sektor pariwisata dengan membiarkan investor luar negeri bisa menanamkan modal di wahana rekreasi berbasis alam hingga 70 persen mungkin ini akan berdampak baik bagi pemerintah karena  sektor  pariwisata ini mampu menyumbang devisa sekitar USD 9 miliar atau setara Rp 108,4 triliun pada tahun 2011 Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada 2011 sebanyak 8,53 juta orang bergerak di bidang pariwisata. Pajak tak langsung dari sektor pariwisata pada 2011 mencapai Rp 10,72 triliun. Semua itu kalau dilihat sangat menguntungkan untuk pemasukan kas negara namun disisi lain ada dampak negatifnya dapat  mengacam mata pencarian masyarakat sekitar pesisir pantai yang mengatung hidupnya dari mencari ikan dilaut (nelayan ), bertambak ikan dll dan juga dengan adanya Pengelolaan pulau untuk usaha pariwisata, akan menimbulkan banyak masalah  seprti  limbah dan menyebabkan laut tercemar,dan juga  cadangan pangan pun terancam. untuk itu kita harus memberikan batasan-batasan kepada investor luar negri agar keindahan dan kekayaan alam indonesia tidak dirusak dan ikut melestarikan ya.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/mulai-dari-pulau-sampai-wisata-alam-lsquodijualrsquo-ke-asing.html

Tugas tulisan Bahasa Indonesia 2 (2)

Pengalaman krisis 1998, Indonesia tak khawatir Rupiah merosot

Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Bank sentral Amerika Serikat The Fed telah mengumumkan akan melakukan tappering off atau pengurangan stimulus terhitung mulai Januari tahun depan. Kebijakan Amerika ini diyakini akan membuat posisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika (USD) makin melemah.

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengaku tidak khawatir dengan kondisi tersebut. Terlebih saat ini Rupiah telah tembus Rp 12.000 per USD. Menurutnya, Indonesia punya pengalaman menghadapi gejolak perekonomian global yang menggerus nilai tukar pada 1998, sehingga kondisi saat ini tak perlu dikhawatirkan.

"Dari pengalaman historis, Kemendag menganggap ekonomi Indonesia cukup bisa diandalkan. Bisa membangun confidence (keyakinan). Kondisinya akan tidak buruk. Dampak dari itu tidak akan berdampak buruk. Tidak berdampak amat sangat buruk kondisi neraca dan perdagangan kita," ucap Bayu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (20/12).

Bayu melihat, nilai tukar Rupiah belum akan menguat dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini memang akan berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Namun masih dalam tahap yang bisa diantisipasi. Pengalaman pemerintah melewati badai krisis 1998 dipercaya akan memperkuat Indonesia untuk melalui kondisi ini.

"Kurs kita belum akan menguat dalam beberapa waktu ke depan, tapi kita percaya diri situasi historis indonesia sudah pernah mengalami kondisi serupa. Rp 12.000 kita sudah pernah mengalami. Dalam histori kurs rupiah 12. 000 pada April 2001 dan Maret 2009," tutupnya.

Analisis

Peran pemerintah untuk hal ini sangat berpengaruh karena ini menyangkut dengan perdaganagan ekspor dan impor untuk itu pemerintah harus  bisa mengatisipasi agar nilai tukar rupiah tidak makin melemah terhadap dolar amerika (USD),  namun pemerintah yakin bahwa bisa melawati krisis ini karena Indonesia punya pengalaman menghadapi gejolak perekonomian global yang menggerus nilai tukar pada 1998, sehingga kondisi saat ini tak perlu dikhawatirkan, Terlebih saat ini Rupiah telah tembus Rp 12.000 per USD tetapi pemerintah tidak boleh lengang dan tetap bisa mempertahankan nilai tukar rupiah untuk saat ini agar indonesia tidak semakin terpuruk.

SUMBER : http://www.merdeka.com/uang/pengalaman-krisis-1998-indonesia-tak-khawatir-rupiah-merosot.html

Tugas Tulisan Bahasa Indonesia 2 (1)

Kebijakan moneter AS bisa bantu dongkrak ekspor Indonesia

Merdeka.com - Bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sudah memutuskan bakal mengurangi pemberian stimulus atau tappering off mulai Januari 2014. Jika dilihat dari sisi positif, keputusan ini memberi sinyal bahwa ketidakpastian ekonomi berangsur membaik.

"Bagi Indonesia, ini positif, untuk meningkatkan ekspor Indonesia, dan Indonesia harus memanfaatkannya dengan strategi diversifikasi ekspor, khususnya produk manufakturing," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A Johansyah kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/12).

Keputusan Fed ini juga memberikan arah yang jelas kebijakan Fed ke depan yang positif bagi pasar. Tentunya penyesuaian ini akan berlangsung melalui penyesuaian capital flows dari negara berkembang ke negara maju.

Kebijakan ini juga berhubungan dengan sektor perdagangan. Kebijakan ini mulai memperlihatkan solidnya pemulihan ekonomi Amerika yang merupakan ekonomi terbesar di dunia dan pasar ekspor negara berkembang.

"Bahwa pemulihan ekonomi Amerika ini akan mendorong ekspor negara berkembang dan mendorong recovery ekonomi dunia, bersama dengan pulihnya ekonomi Eurozone, China dan Jepang," jelas dia.

Kebijakan pengurangan stimulus sesungguhnya sudah diperkirakan sejak tahun lalu. Hanya saja tinggal menunggu waktu eksekusi.

"Oleh karena itu pasar keuangan sebenarnya sudah memperhitungkan dampak tappering off dan sudah melakukan adjustment selama tahun 2013," ungkapnya.

Menurutnya, keputusan mengurangi stimulus memberikan sentimen positif dan bisa dilihat reaksi pasar keuangan global terhadap kebijakan ini relatif stabil. Dia menyebut, ketidakpastian yang membayangi ekonomi dunia mulai menghilang.

Dalam jangka pendek masih akan ada penyesuaian sektor keuangan yang terkait dengan seberapa cepat kebijakan ini diterapkan. "Dan juga memperhitungkan statement Fed yang masih akan mempertahankan suku bunga di level sekarang untuk sementara waktu," tutup Difi.

Analisis

Indonesia harus bersyukur karena Bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sudah memutuskan bakal mengurangi pemberian stimulus dan itu sangan berdampak positif bagi negara kita. Indonesia harus memanfaatkannya dengan strategi diversifikasi ekspor, khususnya produk manufaktur agar produk – produk dalam negri kita bisa dapat bersaing di mancanegara, itu kan menjadikan negara berkembang seperti indonesia akan beralih ke negara maju , Kebijakan ini juga berhubungan dengan sektor perdagangan bisa dilihat reaksi pasar keuangan global terhadap kebijakan ini relatif stabil. Untuk itu pemerintah masih melakukan penyesuain sektor keuangan yang berkaitan denagan  suku bunga .

SUMBER  : http://www.merdeka.com/uang/kebijakan-moneter-as-bisa-bantu-dongkrak-ekspor-indonesia.html